PADANG, GARDA NEWS. COM— Dugaan praktik pungutan liar (pungli) di Pasar Raya Padang, khususnya di Fase VII, kembali mencuat ke permukaan.
Praktik yang dinilai meresahkan pedagang itu disebut-sebut telah berlangsung lama dan seakan tak tersentuh.
Para pedagang mengeluhkan adanya dugaan pungli dalam sektor jual beli toko, parkir, hingga WC umum. Ironisnya, di tengah kesulitan ekonomi, masih ada oknum yang diduga memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi.
Sorotan tajam datang dari anggota DPR RI asal Sumatera Barat, Andre Rosiade, yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar. Politikus vokal tersebut menegaskan komitmennya memberantas praktik-praktik merugikan pedagang kecil.
Sabtu (21/2), Andre Rosiade didampingi anggota DPRD Kota Padang Fraksi Gerindra turun langsung ke lapangan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Fase VII Pasar Raya. Mereka menyusuri langsung titik-titik yang diduga menjadi lokasi praktik pungli.
Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Rachmad Wijaya, mengaku geram atas dugaan pungli tersebut. Ia menyayangkan adanya praktik yang dinilai mencederai hak pedagang dan merusak tata kelola pasar.
“Kalau perlu, laporkan ke pihak kepolisian supaya diperiksa dugaan jual beli toko dan pungli WC umum di Fase VII. Padahal, WC umum, cleaning service dan pengamanan sudah masuk dalam APBD setiap tahun,” tegas Rachmad.
Lebih jauh, Rachmad secara terbuka meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh di internal Dinas Perdagangan Kota Padang. Ia bahkan dengan tegas meminta pergantian pejabat terkait.“Kabid dan Kasi Trantib harus diganti. Jangan sampai pembiaran ini terus terjadi dan merugikan pedagang,” ujarnya.
Kasus ini kembali membuka tabir persoalan klasik di Pasar Raya Padang yang kerap dikeluhkan pedagang. Publik kini menunggu langkah konkret pemerintah kota dan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan pungli di lapangan. (☆)
