Riau – Gardasuarakitanews.com – Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, menyoroti dengan tegas penyegelan ratusan hektare kebun sawit ilegal yang dilakukan oleh Satgas Penanggulangan Perambahan Hutan (PPH) Direktorat Reskrimum Polda Riau. Lahan tersebut berada di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Batang Lipai Siabu, Kabupaten Kuantan Singingi, dan diduga kuat milik Kasir, S.T., anggota DPRD Riau dari Fraksi PKB.
Rahmad Sukendar mendesak aparat penegak hukum, khususnya Kapolda Riau, agar bersikap tegas dan tidak tebang pilih dalam menangani kasus ini.
> “Kapolda Riau jangan tebang pilih dalam penegakan hukum. Jika terbukti ada keterlibatan anggota DPRD dalam perambahan hutan, proses hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Jangan sampai hukum tumpul ke atas tapi tajam ke bawah,” tegas Rahmad, Jumat (25/07/2025).
Ia menekankan bahwa penyegelan tersebut harus disertai langkah hukum konkret, termasuk pengusutan aliran dana dari aktivitas sawit ilegal.
> “Jangan sampai penyegelan ini hanya menjadi pertunjukan simbolik. Harus ada tindakan nyata terhadap para pelaku, termasuk aktor intelektual dan pemodal besar yang selama ini bebas mengeruk keuntungan dari hasil hutan tanpa izin,” sambungnya.
Rahmad juga menyoroti sikap Gubernur Riau, Abdul Wahid, yang dinilai terlalu pasif dalam merespons kasus ini. Terlebih, Kasir diketahui merupakan kader dari partai politik yang sama.
> “Gubernur Riau harus menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat dan kelestarian lingkungan, bukan kepada kolega politik. Jika beliau tetap bungkam, maka integritasnya layak dipertanyakan. Ini adalah ujian nyata kepemimpinan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan publik bahwa nama Abdul Wahid sebelumnya juga sempat disorot dalam dugaan korupsi dan pencucian uang terkait aktivitas tambang granit oleh PT Malay Nusantara Sukses, di mana ia tercatat sebagai komisaris.
Kasus perambahan hutan di Riau dinilai sebagai bentuk kerusakan lingkungan besar-besaran yang melibatkan elite politik dan pengusaha besar. Oleh karena itu, Rahmad menegaskan bahwa BPI KPNPA RI akan terus mengawal proses hukum kasus ini hingga tuntas.
> “Kami mendorong Presiden RI dan Kapolri untuk turut memantau dan mengawal langsung proses hukum di Riau, agar keadilan benar-benar ditegakkan,” pungkasnya.
