JAKARTA – Gardasuarakitanews.com Belum tuntas rakyat menghadapi tekanan ekonomi, sejumlah kementerian dan lembaga dalam Kabinet Merah Putih justru mengajukan penambahan anggaran untuk tahun 2026. Alasannya, pagu indikatif yang ditetapkan pemerintah dianggap belum mencukupi kebutuhan program strategis.
Langkah ini langsung menuai kritik keras dari Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar. Ia menilai tindakan para menteri tersebut bertolak belakang dengan arahan Presiden yang meminta penghematan dan efisiensi dalam belanja negara.
“Presidennya sudah minta ikat pinggang dikencangkan, tapi para menterinya malah berlomba-lomba minta tambahan anggaran. Ini kabinet model apa? Kabinet uka-uka namanya — nggak kompak, jalan sendiri-sendiri, dan abai terhadap kondisi keuangan negara!” tegas Rahmad Sukendar. Kamis (10/7/25).
Ia menilai situasi ini menjadi ironi besar. Di satu sisi rakyat diminta berhemat dan menahan diri, di sisi lain elite pemerintah justru berlomba membesarkan anggaran.
“Kalau begini caranya, rakyat disuruh hemat, tapi elite malah rakus anggaran. Ini bukan reformasi, ini ironi! Presiden harus segera evaluasi para menterinya yang tak sejalan dengan semangat efisiensi dan kepedulian terhadap rakyat,” tambahnya.
Rahmad meminta agar DPR RI juga turut mengawasi dan tidak asal menyetujui usulan tambahan anggaran tanpa evaluasi yang ketat dan transparan. Ia menegaskan bahwa setiap rupiah uang negara harus digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan proyek asal-asalan. ☆☆
