Oleh: Redaksi / Opini
Di tengah dinamika politik dan pemerintahan, muncul fenomena yang kian terasa di masyarakat: perubahan sikap sebagian orang ketika seseorang berhasil menduduki jabatan publik, baik sebagai anggota, DPRD – DPR RI, bupati, maupun wali kota, Gubernur.
Tidak sedikit yang sebelumnya bersikap biasa saja, tiba-tiba berubah menjadi seolah paling dekat.
Mereka mengaku sebagai keluarga, “paman”, kerabat dekat, hingga tim sukses yang merasa paling berjasa. Bahkan, ada yang dengan percaya diri membawa nama pejabat untuk mendapatkan pengaruh atau keuntungan tertentu.
Fenomena ini bukan sekadar cerita biasa. Ini adalah bentuk kedekatan semu yang berpotensi merusak tatanan sosial dan kepercayaan publik.
Lebih memprihatinkan lagi, kondisi ini sering membuat pejabat berada dalam posisi yang tidak nyaman.
Di satu sisi, mereka harus menjaga hubungan sosial dan citra di tengah masyarakat.
Namun di sisi lain, mereka juga dihadapkan pada berbagai klaim kedekatan yang belum tentu benar.
Akibatnya, tidak jarang pejabat hanya bisa tersenyum dan mengangguk, meski dalam hati menyadari adanya situasi yang tidak tepat.
Jika dibiarkan, praktik semacam ini bisa membuka ruang bagi penyalahgunaan nama dan jabatan.
Oknum-oknum tertentu dapat memanfaatkan kedekatan yang sebenarnya tidak ada, demi kepentingan pribadi atau kelompok.
Pada akhirnya, yang dirugikan bukan hanya pejabat tersebut, tetapi juga masyarakat luas yang berharap adanya pemerintahan yang bersih dan transparan. Di sinilah pentingnya ketegasan dan keterbukaan.
Seorang pejabat publik harus mampu menjaga jarak profesional, sekaligus berani menolak segala bentuk klaim kedekatan yang tidak benar.
Di sisi lain, masyarakat juga perlu lebih bijak dan tidak mudah percaya pada pihak-pihak yang mengaku memiliki akses khusus.
Jabatan adalah amanah, bukan alat untuk dimanfaatkan oleh orang-orang di sekitarnya.
Ketika jabatan justru dikelilingi oleh kemunafikan dan kepentingan sempit, maka nilai kepercayaan publik akan perlahan terkikis.
Sudah saatnya kita semua menyadari, bahwa integritas tidak hanya diuji pada pejabat itu sendiri, tetapi juga pada lingkungan di sekitarnya.(☆)
