Medan – Garda News.com
Gelombang perlawanan pecah di depan Balai Kota Kota Medan, Kamis (26/2/2026). Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi turun ke jalan menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan Nomor 500.7.1/1540 tentang Penataan Lokasi dan Pengelolaan Limbah Penjualan Daging Nonhalal.
Massa menilai surat edaran tersebut sarat diskriminasi karena secara spesifik menyasar pedagang daging nonhalal, khususnya daging babi.
“Kalau mau penertiban, tertibkan semua! Kenapa hanya pedagang daging nonhalal yang diatur khusus?” teriak Koordinator Aksi sekaligus Ketua GAMKI Kota Medan, Boydo HK Panjaitan, dalam orasinya yang disambut sorakan massa.
Menurutnya, selama ini pedagang telah mengikuti aturan, termasuk pemotongan hewan di Rumah Potong Hewan (RPH) resmi milik pemerintah daerah. Bahkan, aktivitas tersebut memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Bagaimana bisa disebut bermasalah? Kami patuh aturan, bayar retribusi, ikut prosedur. Tapi justru kami yang dipersempit,” tegasnya.
Aksi yang berlangsung di bawah pengamanan ketat aparat itu sempat memanas ketika massa mendesak Wali Kota Medan, Rico Waas, turun langsung menemui mereka. Namun, yang hadir dalam dialog adalah Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, bersama Kapolrestabes Medan, Jean Calvin Simanjuntak.
Pertemuan tertutup berlangsung lebih dari dua jam. Hasilnya, Pemko Medan menyatakan akan melakukan “penyempurnaan” terhadap surat edaran tersebut dan memastikan pedagang bisa kembali berjualan seperti biasa.
Pernyataan itu disambut sorak kemenangan dari massa aksi.
Bagi para pedagang, langkah tersebut dinilai sebagai bentuk mundurnya pemerintah setelah mendapat tekanan publik besar-besaran.
Meski demikian, massa menegaskan akan terus mengawal realisasi janji tersebut.
“Kami tidak mau hanya janji. Jangan sampai besok Satpol PP datang lagi. Kami ingin kepastian, bukan sekadar revisi kata-kata,” ujar salah satu peserta aksi.
Aksi ini menjadi sinyal keras bahwa kebijakan publik yang dianggap menyentuh isu sensitif dan berpotensi diskriminatif dapat memicu gelombang perlawanan sosial yang luas di tengah masyarakat multikultural seperti Medan. Wartan Garda News. Com (Damai Sinurat)
