Jakarta – Garda News. Com Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, menyampaikan refleksi akhir tahun 2025 dengan nada tegas terhadap kinerja aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Republik Indonesia, yang dinilai telah menunjukkan keberanian dalam menindak kasus-kasus korupsi besar, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Rahmad mengapresiasi langkah Kejaksaan yang secara konsisten melakukan penindakan dan penyitaan uang negara hingga triliunan rupiah.
Menurutnya, langkah tersebut berdampak langsung terhadap meningkatnya kepercayaan publik dan menjadi penopang penting pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mengamankan keuangan negara.
“Kejaksaan sudah bergerak dan hasilnya terlihat nyata.
Penyitaan uang tunai triliunan rupiah bukan pencitraan, tetapi bukti kerja konkret,” tegas Rahmad dalam refleksi akhir tahun di Kantor BPI KPNPA RI, Rabu (31/12/2025).
Namun demikian, Rahmad tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang masih menggerogoti internal Kejaksaan. Ia menyoroti masih adanya sejumlah laporan dugaan korupsi dari masyarakat yang dinilai mandek dan tidak ditangani secara serius.
“Ini fakta. Banyak laporan korupsi yang tidak jalan. Jangan sampai Kejaksaan hanya tajam ke bawah atau tegas di kasus tertentu saja, tapi tumpul terhadap laporan lain yang menyentuh kepentingan besar,” kritiknya.
Rahmad juga menyinggung kasus oknum jaksa yang terjaring operasi tangkap tangan KPK. Meski begitu, ia menilai langkah Kejaksaan Agung yang mencopot dan mengganti jaksa-jaksa bermasalah di berbagai daerah patut diapresiasi.
“Menangkap oknum saja tidak cukup. Pembinaan dan pengawasan internal harus diperketat. Pejabat utama Kejaksaan Agung harus siap dikritik, bahkan dibuli, demi membersihkan institusi,” ujarnya tajam.
Menurut Rahmad, kritik keras yang selama ini disuarakan BPI KPNPA RI bukan bertujuan menjatuhkan, melainkan menjadi alarm agar Kejaksaan tidak kehilangan marwah sebagai lembaga penegak hukum yang dipercaya rakyat.
Dalam refleksi yang sama, Rahmad juga menyoroti kinerja Kepolisian Republik Indonesia yang dinilainya mulai menunjukkan perubahan signifikan.
“Polri perlahan berubah ke arah yang lebih baik dan lebih humanis. Namun reformasi tidak boleh setengah-setengah. Konsistensi dan keberanian menindak pelanggaran internal adalah kuncinya,” pungkas Rahmad.(Tim redaksi)
