Mentawai – Garda Suara Kita News.com
Sejumlah tokoh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai menyoroti banyaknya proyek sanitasi dan air bersih yang dinilai tidak berfungsi dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. (15/03/2026)
Tokoh masyarakat dari Desa Berkat dan Goiso Oinan, Kecamatan Sipora Utara, serta Desa Matobek dan Saurenu, Kecamatan Sipora Selatan, mengungkapkan keheranan mereka karena berbagai proyek yang telah dibangun dengan anggaran puluhan miliar rupiah tersebut tidak memberikan hasil yang maksimal.
Menurut tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya di media, banyak proyek sanitasi dan jaringan air bersih yang dibangun tanpa perencanaan yang matang sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik. Permasalahan air bersih, kata mereka, sudah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa ada perubahan yang berarti.
Sejak tahun 2020 hingga saat ini, persoalan air bersih dan sanitasi masih menjadi keluhan masyarakat, khususnya di ibu kota Kabupaten Kepulauan Mentawai, Tuapejat.
Masyarakat mengeluhkan bahwa meskipun meteran air telah terpasang di rumah-rumah warga, aliran air sering mati. Bahkan terkadang air hanya mengalir sekitar satu jam kemudian kembali mati.
Kondisi tersebut hampir sama dengan situasi listrik PLN di Tuapejat yang sering mati-hidup. Hal ini semakin menambah beban masyarakat yang membutuhkan layanan dasar secara stabil.
Sementara itu, Arjon Pasaribu, ST, Kabid Cipta Karya / Permukiman
Air bersih / SPAM, menjabat sebagai PPK dan PPTK, PUPR Kabupaten mentawai, bidang Sanitasi (WC dan Kamar mandi) dan air bersih di PUPR Kab. Kep. Mentawai Mentawai, diketahui telah pindah ke Sumatera Utara (Sumut). Saat dihubungi media, yang bersangkutan meminta agar persoalan tersebut mohon untuk sementara tidak diberitakan.
“Maaf lae, saya sedang ada kemalangan sekarang. Tolong jangan dulu diberitakan, nanti kita ketemu,” ujarnya singkat kepada media.
Namun demikian, permintaan tersebut tidak mengubah sorotan publik terhadap berbagai proyek air bersih dan sanitasi yang dianggap bermasalah.
Ketua BPI KPNPA RI Cabang Mentawai, Tuhowoloo Telaumbanua, menyatakan bahwa proyek-proyek yang diduga gagal tersebut perlu diaudit oleh aparat penegak hukum.
Menurutnya, di Pulau Sipora terdapat sejumlah proyek pipa air bersih, baik dari anggaran provinsi maupun dari PUPR, yang dibangun beberapa tahun lalu namun hingga kini belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami berharap Kejaksaan di Tuapejat melakukan audit terhadap proyek sanitasi dan jaringan air PDAM yang tidak berfungsi. Setiap tahun dilakukan pemeliharaan, tetapi tetap saja bermasalah,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus bertindak apabila terdapat laporan dari masyarakat.
BPI KPNPA RI Cabang Mentawai bahkan berencana melaporkan persoalan tersebut ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia agar memerintahkan Kejaksaan Tinggi melakukan pemeriksaan terhadap para PPK dan PPTK, PUPR Kab. Mentawai, yang menangani proyek air bersih sejak tahun 2021 hingga 2025 harus bertanggung jawab bersama dengan penyediaan Jasa, Menurutnya proyek pelihan langsung (PL) maupun ditender, air bersih7 berpotensi rawan penyimpangan karena sebagian besar pekerjaan berada di bawah tanah sehingga sulit diawasi secara langsung.
“Kami melihat ada beberapa oknum di bidang air bersih PUPR Kab. Mentawai, yang kekayaannya terlihat sangat mencolok dibandingkan PNS lainnya di Mentawai,” kata Tuhowoloo saat ditemui di Kantor BPI KPNPA RI Cabang Mentawai di Tuapejat Km 2,5.
Ia juga mengungkapkan bahwa pernah ada seseorang yang datang ke kantor BPI atas penunjukan Arjon Pasaribu,ST, untuk meminta agar persoalan tersebut tidak dipublikasikan ke media.
Namun permintaan itu ditolak oleh pihak BPI dengan alasan bahwa persoalan sanitasi dan air bersih merupakan keluhan masyarakat yang harus disampaikan secara terbuka.
“Masalah ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Jika ada indikasi korupsi, tentu harus dibuka dan diperiksa secara hukum,” tegasnya.
Menurut laporan masyarakat, meskipun setiap tahun dilakukan pemeliharaan jaringan pipa, air tetap jarang mengalir ke rumah warga. Bahkan dalam beberapa kasus, air hanya mengalir satu hingga dua kali dalam seminggu.
Sementara untuk fasilitas sanitasi, meskipun telah dibuat sumur, banyak yang tidak dapat digunakan karena tidak tersedia air. (Tim Redaksi)
