Geger Wacana Pemindahan LGBT ke Mentawai: Salah Komunikasi atau Rekayasa Persetujuan Publik?

Mentawai -Gardasuarakitanews.com Pernyataan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah terkait wacana “memindahkan pelaku LGBT ke Mentawai” memicu kegaduhan luas.

Penolakan keras datang dari masyarakat Mentawai yang merasa wilayahnya dijadikan objek kebijakan tanpa pertimbangan sosial dan kultural yang matang.

Namun, jika ditelaah lebih dalam, sulit mempercayai bahwa pernyataan ini sekadar “salah komunikasi”.
Mahyeldi bukanlah politikus karbitan. Rekam jejaknya dua periode sebagai Wali Kota Padang dan dua periode sebagai Gubernur Sumatera Barat menunjukkan pengalaman politik yang panjang dan matang.

Mengangkat isu sangat sensitif seperti LGBT tentu bukan tindakan spontan tanpa kalkulasi.
Di sinilah muncul dugaan kuat: bukan salah ucap, melainkan strategi komunikasi politik.
Pola yang terlihat menyerupai apa yang dikenal sebagai rekayasa persetujuan publik (manufacturing consent).

Aksi Pernyataan ekstrem dilempar ke ruang publik: pemindahan pelaku LGBT ke Mentawai.

Reaksi
Penolakan keras dan kemarahan publik, khususnya masyarakat Mentawai—reaksi yang sejatinya sudah dapat diprediksi.

Persepsi
Terbangun kesepahaman kolektif: “Kita semua sepakat menolak perilaku LGBT.”
Isu pun bergeser, bukan lagi soal kebijakan yang keliru, tetapi soal penegasan sikap moral bersama.
Eksekusi?

Publik kini menanti: kebijakan apa yang sebenarnya akan dikeluarkan pemerintah provinsi terkait isu LGBT di Sumatera Barat?
Dengan cara ini, pernyataan ekstrem berfungsi sebagai pemantik, bukan tujuan akhir. Ketika publik sudah “dipanaskan” dan persepsi bersama terbentuk, ruang bagi kebijakan lanjutan menjadi lebih terbuka dan minim perlawanan.

Yang perlu ditegaskan:
Mentawai bukan tempat pembuangan sosial, dan kebijakan publik—terlebih yang menyentuh hak, martabat manusia, serta tatanan sosial—tidak boleh lahir dari eksperimen komunikasi politik semata.
Kini bola ada di tangan Gubernur.
Apakah ini benar sekadar wacana, atau langkah awal menuju kebijakan yang lebih besar?

Publik menunggu. Masyarakat Mentawai menunggu.
Dan sejarah akan mencatat.**

Share :