PADANG – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menjalin kerja sama strategis dengan Universitas Andalas (Unand) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) guna memperkuat pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta mendorong pembangunan daerah berbasis pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.
Penandatanganan kerja sama tersebut berlangsung di Padang, Jumat (9/1/2026), dan menjadi langkah konkret Pemkab Mentawai di bawah kepemimpinan Bupati Kepulauan Mentawai, Rinto Wardana, dalam mempercepat pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Kerja sama ini secara khusus melibatkan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Universitas Andalas. Ruang lingkup kerja sama meliputi program magang mahasiswa, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, penyelenggaraan seminar dan workshop, hingga publikasi ilmiah, terutama pada sektor ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan.
Dalam sambutannya, Bupati Rinto Wardana menegaskan bahwa Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki karakteristik wilayah yang unik karena terdiri dari empat pulau besar, yakni Sipora, Siberut, Pagai Utara, dan Pagai Selatan. Kondisi geografis tersebut, menurutnya, merupakan potensi besar sekaligus tantangan dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan terintegrasi.
“Mentawai terdiri dari empat pulau besar. Ini adalah potensi, tetapi juga tantangan. Untuk menciptakan satu produk dan satu sistem pembangunan yang terintegrasi tidaklah mudah, karena pembangunan harus dipikirkan secara merata,” ujar Rinto.
Ia menambahkan, setiap program pembangunan yang dilaksanakan di satu wilayah harus dapat diselaraskan dan memberikan dampak bagi wilayah lainnya.
“Ketika kita membangun di Sikakap, kita juga harus memikirkan bagaimana pembangunan itu bisa sejalan dan dirasakan manfaatnya di Sipora maupun Siberut. Inilah tantangan besar yang kami hadapi,” jelasnya.
Melalui kerja sama dengan Universitas Andalas, Bupati Rinto berharap akan lahir berbagai kajian ilmiah, inovasi teknologi, serta program pendampingan masyarakat yang mampu mengoptimalkan potensi lokal dan mendorong pembangunan berkelanjutan di seluruh wilayah Kepulauan Mentawai.
Kerja sama ini juga diharapkan menjadi jembatan sinergi antara dunia akademik dan pemerintah daerah dalam menghasilkan kebijakan pembangunan yang berbasis data, riset, dan kebutuhan riil masyarakat Mentawai.(**)
