Bandung — Garda News. Com.
Badan Peneliti Independen Kekayaan Negara dan Pengawas Anggaran (BPIKPNPA RI) mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera memprioritaskan penataan trotoar dan sistem drainase di sepanjang Jalan Kebon Kawung hingga depan Rumah Sakit Cicendo, yang dinilai dalam kondisi memprihatinkan dan membahayakan pengguna jalan.

Ketua Umum BPIKPNPA RI, Rahmad Sukendar, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pantauan langsung di lapangan pada Sabtu, 2 Mei 2026, kondisi trotoar di kawasan tersebut terlihat berantakan dan tidak layak dilalui pejalan kaki.
“Trotoarnya rusak, tidak tertata, bahkan ditemukan kendaraan yang parkir di atas trotoar. Ini jelas mengganggu hak pejalan kaki dan membahayakan keselamatan,” ujar Rahmad dalam keterangannya. Minggu (3/5/26).

Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa lokasi tersebut sangat strategis karena berada tidak jauh dari Gedung Pakuan, rumah dinas Gubernur Jawa Barat. Namun ironisnya, kondisi infrastruktur di sekitarnya justru memprihatinkan.
“Berdekatan dengan Gedung Pakuan, ternyata masih ada jalan dan trotoar yang rusak parah. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” tegasnya.
Selain kerusakan trotoar, BPIKPNPA RI juga menemukan persoalan drainase yang buruk. Banyak titik jalan mengalami genangan air dan kubangan, terutama saat hujan, yang menyebabkan jalan menjadi becek dan sulit dilalui, baik oleh pejalan kaki maupun kendaraan.
“Drainase yang tidak berfungsi dengan baik menyebabkan genangan air di berbagai titik. Ini bukan hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga berpotensi merusak jalan lebih cepat,” tambah Rahmad.
BPIKPNPA RI pun meminta Gubernur Jawa Barat untuk segera mengambil langkah konkret, mulai dari perbaikan trotoar, penertiban parkir liar di atas trotoar, hingga pembenahan sistem drainase secara menyeluruh di kawasan tersebut.
Menurut Rahmad, penataan infrastruktur dasar seperti trotoar dan drainase merupakan bagian penting dalam menciptakan kota yang ramah bagi masyarakat serta mencerminkan wajah daerah, terlebih di kawasan pusat pemerintahan.
“Jangan sampai wajah kota di sekitar pusat pemerintahan justru terkesan kumuh dan tidak terawat. Ini harus segera dibenahi demi kenyamanan dan keselamatan masyarakat,” pungkasnya.(Tim Redaksi)

