MENTAWAI — GardaSuaraKitaNews.com .
Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali mengarahkan program infrastruktur strategis ke Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun anggaran 2026. Total pembiayaan yang disiapkan mencapai puluhan miliar rupiah, mencakup pengamanan pantai, preservasi jalan dan jembatan, hingga revitalisasi pelabuhan.
Anggota Komisi V DPR RI, H. Zigo Rolanda, S.E., M.M., mengungkapkan bahwa proyek ini merupakan hasil sinkronisasi aspirasi daerah dengan kebijakan pemerintah pusat melalui mekanisme APBN.
“Sebagai wilayah kepulauan, Mentawai memiliki kebutuhan khusus yang tidak bisa disamakan dengan daerah daratan. Akses logistik, konektivitas antar pulau, serta perlindungan pesisir adalah kunci agar masyarakat bisa hidup aman, sejahtera, dan terhubung dengan pusat ekonomi,” tegas Zigo.
Tiga Proyek Utama 2026
1. Pengamanan Pantai
Dengan anggaran sekitar Rp14 miliar, proyek ini ditujukan untuk menahan abrasi dan ancaman gelombang tinggi.Kepala Dinas PUPR Mentawai, Asmen Simajorang S, ST, menyambut positif program tersebut dan menyebut bahwa beberapa titik pesisir saat ini membutuhkan perlindungan mendesak.
“Sejumlah permukiman dan fasilitas publik berada sangat dekat dengan garis pantai. Pengamanan pantai bukan hanya infrastruktur fisik, tetapi perlindungan keselamatan masyarakat,” ujar Asmen
2. Preservasi Jalan dan Jembatan Tuapejat – Rokot – Sioban – Kaitet
Dengan nilai sekitar Rp. 31 miliar, preservasi jalur utama ini akan memperlancar arus barang dan pergerakan masyarakat di empat pusat aktivitas Mentawai.
Sekretaris Daerah Mentawai, Martinus Dahlan, menilai peningkatan konektivitas darat akan mengurangi ketergantungan distribusi melalui laut pada cuaca tertentu.
“Selama ini, masyarakat di beberapa wilayah terpaksa menunda distribusi bahan pokok jika situasi laut tidak memungkinkan. Dengan jalur darat yang baik, risiko tersebut dapat ditekan,” jelas Martinus.
3. Revitalisasi Pelabuhan Tuapejat dan Sioban
Revitalisasi pelabuhan mencakup perbaikan dermaga, peningkatan fasilitas sandar kapal, dan infrastruktur penunjang pelayaran rakyat.
Kepala Dinas Perhubungan Mentawai, Beny Sinaga, mengatakan bahwa pelabuhan merupakan tulang punggung mobilitas ekonomi masyarakat Mentawai.
“Harga barang di Mentawai sering dipengaruhi biaya logistik. Pelabuhan yang memadai akan mengurangi beban biaya distribusi dan mempercepat arus perdagangan,” katanya.
Pengawasan Berjalan KetatZigo menegaskan bahwa proyek APBN di Mentawai tidak boleh berhenti pada tahap perencanaan. Komisi V DPR RI bakal mengawal setiap proses teknis, termasuk percepatan administrasi dan kesiapan lokasi.
“Kami tidak ingin proyek hanya menjadi angka dalam dokumen. Semua harus terlihat di lapangan dan dirasakan masyarakat,” ujarnya.Pemerintah daerah pun memastikan dukungan penuh. Wakil Bupati Mentawai, Jakop Saguruk, S.E, menegaskan bahwa Mentawai akan menyiapkan dukungan teknis dan administrasi yang diperlukan.
“Koordinasi dengan Kementerian PUPR dan DPR RI akan terus kami perkuat. Kami siap memastikan proyek berjalan tepat waktu dan tepat sasaran,” tegasnya.
Infrastruktur untuk Pemerataan EkonomiMenurut Zigo, pembangunan infrastruktur Mentawai adalah bagian dari agenda pemerataan pembangunan nasional. Infrastruktur kuat tidak hanya mendukung pelayanan publik, tetapi menggerakkan sektor pariwisata, perikanan, UMKM, dan aktivitas logistik antar pulau.
“Mentawai punya potensi besar, tapi potensi itu tidak akan bernilai tanpa akses dan fasilitas yang memadai. Dengan APBN 2026 ini, kita ingin memastikan bahwa masyarakat merasakan perubahan nyata,” ujarnya.
Zigo berharap seluruh proyek dapat dimulai tanpa hambatan birokrasi, sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat.“Mentawai tidak boleh tertinggal. Infrastruktur maju, konektivitas terbuka, ekonomi akan bergerak,” tutupnya. ( Tim Redaktur)
